Penolakan Terhadap Ide Munaslub Golkar
Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, telah menyatakan penolakan atas wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum partai. Pernyataan Kalla ini menguatkan kesepakatan 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar yang juga menolak musyawarah nasional luar biasa dan lebih fokus pada persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Dampak Penolakan Terhadap Golkar
Penolakan terhadap ide Munaslub ini tidak hanya berpotensi meruntuhkan marwah partai, tetapi juga dapat memperkecil peluang kemenangan Golkar di Pemilu 2024. Golkar harus tetap solid dalam menghadapi kontestasi pemilu yang tinggal tujuh bulan lagi. Kalla menegaskan bahwa partai harus bersatu agar dapat mencapai kemenangan, baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden.
Kekhawatiran atas Pemecahan Partai
Menurut Kalla, Golkar agak terlambat dalam menentukan sikap untuk menghadapi Pilpres 2024 karena sangat tergantung pada penguasa dalam pembentukan koalisi. Namun, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah partai. Kalla menekankan bahwa Golkar harus tetap bergerak maju dan berupaya mendapatkan dukungan untuk mengajukan bakal calon wakil presiden. Keberadaan kader di kontestasi pilpres diyakini akan berpengaruh besar pada perolehan suara partai.
Konsolidasi Pengurus Provinsi
Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar dari 38 provinsi telah menyatakan penolakan terhadap munaslub dan lebih fokus pada agenda politik Partai Golkar 2024 bersama Airlangga Hartarto. Seluruh DPD Golkar telah bekerja maksimal dalam mengonsolidasikan kekuatan dan membangun gerakan untuk pemenangan pemilu selama tiga hingga empat tahun terakhir.
Golkar dalam Koalisi Pemerintahan
Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar membenarkan penolakan terhadap ide munaslub oleh seluruh pengurus dan ketua DPD I. Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan kerja sama dengan parpol lain diperlukan untuk maju di Pilpres 2024. Undang-Undang Pemilu menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden yang harus dipenuhi oleh parpol atau gabungan parpol.
Perlu Mencari Titik Tengah
Dalam menghadapi kisruh yang terjadi, Golkar harus mencari titik tengah agar tidak mengalami perpecahan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Parpol ini harus mempertimbangkan opsi ikut dalam koalisi yang sudah terbentuk atau membentuk poros sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024.
Kesimpulan
Penolakan terhadap ide Munaslub Golkar oleh Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh senior partai menimbulkan dampak pada persiapan menghadapi Pemilu 2024. Partai harus tetap bersatu dan solid untuk mencapai kemenangan di pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dalam menghadapi kisruh tersebut, Golkar harus mencari titik tengah agar tetap bersatu dan tidak mengalami perpecahan yang dapat merugikan partai. Dukungan terhadap Airlangga Hartarto sebagai ketua umum harus tetap konsisten untuk menjaga stabilitas partai dalam koalisi pemerintahan.